Beranda > Daerah > Pernyataan Bupati, Lukai Rakyat Aceh Barat

Pernyataan Bupati, Lukai Rakyat Aceh Barat

Pernyataan Bupati, Lukai Rakyat Aceh Barat

MEULABOH, Transparan – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat menilai statemen Bupati Aceh Barat di salah satu media lokal terkait upaya antisipasi defisit anggaran tahun 2009 telah melukai rakyat Aceh Barat. Sebab dalam pernyataannya, Bupati terkesan lebih mementingkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) di jajarannya, ketimbang pemenuhan kebutuhan ratusan ribu rakyat Aceh Barat. Hal ini terlihat dari rencana bupati yang lebih cenderung membatalkan sebagian belanja untuk public (rakyat) dari pada pemotongan sebagian tunjangan prestasi kerja (TPK/TC) yang telah dialokasi untuk PNS pada APBK tahun 2009, ungkap Mulyadi Koordinator GeRAK Kabupaten Aceh Barat dalam rielisnya kepada Transparan, pekan lalu.

Mulyadi juga menegaskan, “Bupati Aceh Barat terlalu gegabah mengambil keputusan seperti itu, sebab sebagaimana diketahui bahwa TPK/TC bukanlah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemkab sebagaimana layaknya gaji PNS. Sebab TC harus diberikan berdasarkan pertimbangan yang objektif dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai kriteria yang tercantum dalam ketentuan PP No. 58 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,” tambah Mulyadi.

Ia juga menyesalkan sikap seorang pemimpin yang tidak manusiawi, sangat tidak arif jika Bupati Aceh Barat memotong sebahagian anggaran belanja untuk publik guna memenuhi TC bagi PNS. Sebagaimana diketahui bahwa dana TC baru bisa dialokasikan oleh suatu daerah jika kemampuan keuangan daerah sudah cukup mendukung, salah satu tolok ukurnya adalah jika Belanja Langsung (Belanja Publik) lebih besar dari pada Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebagaimana amanah UU No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh atau dengan perberlakuan anggaran berbasis kinerja. Sementara APBK Aceh Barat Tahun anggaran 2009 jumlah belanja tidak langsung lebih besar dari pada belanja langsung, sehingga masyarakat Aceh Barat melihat persoalan TC tersebut sebagai sesuatu yang dipaksakan oleh pemerintah dan juga sepakati oleh DPRK Aceh Barat, paparnya.

Selain itu, GeRAK Aceh Barat melihat pemkab Aceh Barat tidak berpedoman pada aturan perundang-undangan dalam mengambil kebijakan terkait tunjangan prestasi, tanpa membuat sebuah indikator yang jelas untuk setiap penerima tunjangan prestasi kerja sesuai dengan kinerja. Pemerintah kabupaten Aceh Barat selama ini dalam memberi tunjangan prestasi untuk para PNS diberikan secara merata, seharusnya pemerintah membuat terlebih dahulu ukuran dan kriteria yang jelas bagi PNS yang akan menerima dana TC ini. “ Kita sepakat saja TC ini dialokasikan dalam APBK bagi kesejahteraan PNS, tapi dengan catatan pemerintah Kabupaten Aceh Barat harus membuat indikator kinerja dan kriteria yang jelas bagi PNS yang akan menerima TC ini,” ujar Mulyadi. (TB16)

Iklan
Kategori:Daerah
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: