Beranda > POLITIK HUKUM > BUBARKAH PENGADILAN TIPIKOR ?

BUBARKAH PENGADILAN TIPIKOR ?

Bubarkah Pengadilan TIPIKOR ?

JAKARTA, Transparan- Pengadilan khusus tindak Pidana Korupsi per Desember 2009 keberadaannya akan berakhir bila Rancangan Undang – Undang khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (RUU Khusus Pengadilan Tipikor) tak dapat diselesaikan menjadi Undang –Undang sampai batas tersebut oleh Pemerintah dan DPR periode saat ini, maka untuk semua Kasus Korupsi akan diperiksa dilingkungan Pengadilan Negeri (Umum).Berbagai kalangan menilai bila hal itu terjadi maka upaya pemberantasan korupsi akan mengalami langkah kemunduran, dimana selama ini pengadilan Tipikor telah menumbuhkan kepercayaan kepada publik untuk membuat efek jera terhadap pelaku Tindak pidana korupsi seperti selama ini dibuktikan,untuk itu keberadaan Pengadilan Tipikor harus diselamatkan.

Menurut Jimly Asshiddiqie Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa Rancangan UU Tipikor yang saat ini dibahas di DPR secara substantial melemahkan upaya – upaya pemberantasan korupsi bahkan bukannya memperkuat seperti keinginan dari keputusan MK yang lalu atas keberadaan pengadilan Tipikor untuk masa yang akan datang. RUU Tipikor ini sama saja dengan kata lain pengadilan Tipikor dibubarkan dan ini sangat menyakitkan , untuk itu Jimly berharap agar Presiden serta DPR dapat menyelamatkan keberadaan pengadilan Tipikor dan sebaiknya DPR periode saat ini tidak menyelesaikannya yang kemudian agar dapat diselesaikan DPR hasil pileg 2009 dan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) sehingga keberadaan Pengadilan khusus Tipikor dapat diselamatkan. Saya bersyukur , kata Jimly jika RUU Pengadilan khusus Tipikor itu tidak diselesaikan saat ini.

Dalam RUU Pengadilan Tipikor disebutkan misalnya pada pengadilan Tipikor para majelis hakimnya terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc, sedangkan bila pengadilan Tipikor ini dibubarkan dan proses hukumnya berjalan di lingkungan pengadilan negeri maka hakimnya hanya terdiri dari hakim karier yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanpa komposisi hakim ad hoc. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai selama ini komitmen Pengadilan Negeri (umum) disangsikan dan tidak maksimal dalam proses penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam hakim menjatuhkan vonisnya.

Abdul Rachman Yacob,SH Mantan Direktur LBH Banda Aceh, Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional,Jakarta kepada Transparan mengatakan bahwa tidak terselesaikannya RUU Pengadilan Tipikor oleh DPR saat ini memperlihatkan tidak dimilikinya political will yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi dikalangan anggota dewan, hal ini disebabkan karena mereka itu juga merupakan bagian daripada masalah korupsi itu sendiri. (TB22)

Iklan
Kategori:POLITIK HUKUM
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: