Beranda > POLITIK HUKUM > Paling Lambat 19 Agustus 2009 MK putuskan Sengketa Pilpres

Paling Lambat 19 Agustus 2009 MK putuskan Sengketa Pilpres

JAKARTA, Transparan- Setelah secara resmi KPU menetapkan hasil rekapitulasi Pemilu Presiden 2009 yang dimenangkan oleh pasangan SBY-Boediono yang memperoleh suara terbanyak 60,80% (73.874.562 suara), sedangkan Mega-Prabowo 26,79% (32.548.IOS suara), dan JK-Wiranto 12,41%, Pasangan capres dan cawapres JK-Win dan Mega-Pro telah mendaftarkan gugatan terhadap hasil Pilpres 2009 atas putusan KPU kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

MK mengagendakan sidang perdananya akan digelar 4 Agustus 2009 dan l2 Agustus 2009 pembacaan permohonan kedua pasangan tersebut secara marathon yang berhubungan dengan bukti-bukti yang diajukan terkait formulir E1 yang sudah direkayasa. DPT, penggelembungan suara, surat suara yang sudah dicontreng terlebih dahulu.

Tim kampanye Mega-Pro dalam gugatannya menyoal perkara 28,6 juta suara untuk SBY-Boediono yang diduga hasil dari penggelembungan suara.

Wakil Ketua MK Abdul Mukhti mengatakan, bahwa MK akan menggabungkan sidang gugatan JK-Win dan Mega-Pro dikarenakan objek perkara kedua pasangan itu sama yaitu dugaan pelanggaran dan kecurangan dalam tahapan pilpres 2009 yang dinilai mempengaruhi hasil suara.

Sementara itu Sekretaris Jenderal MK Janadjri M. Gaffar msngatakan bahwa MK sangat siap untuk menangani sengketa pilpres ini, direncanakan 12 Agustus 2009 MK telah membacakan putusannya, paling tidak walau ada dinamika dalam persidangan nantinya maka paling lambat 19 Agustus 2009 harus sudah ada putusan.

Sementara pihak KPU, kata Andi Nurpati anggota KPU telah mempersiapkan diri dengan data-data hasil pilpres 2009.

Menurut Andi Malarangeng Ketua Tim Media SBY-Boediono bahwa putusan MK nantinya tidak akan jauh beda dengan hasil pilpres 2009 yang telah ditetapkan dan diumumkan secara resmi o1eh KPU. Dr. TB. Massa Djafar Dosen Pasca Sarjana UNAS kepada Transparan mengatakan bahwa tuntutan politik Mega-Pro dan JK-Win adalah sesuatu yang wajar bagi peserta pilpres yang dirugikan, karena kelemahan kinerja KPU.

Apalagi dalam demokrasi tuntutan itu memiliki makna strategis dalam upaya penyelenggaraan pemilu dan demokrasi yang lebih berkualitas disamping itu terbangunnya perimbangan kekuatan dalam kenteks eheek and balances. (TB22)

Iklan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: