Beranda > Artikel > Ujian Nasional Antara Khayalan Dan Kenyataan

Ujian Nasional Antara Khayalan Dan Kenyataan

Oleh : A. Junita, SE AK, M.Pd

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara. Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2004 pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proscs pembelajaran. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potcnsi anak agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang mulia ini disusunlah kurikulum yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan metode pembelajaran.

Dcwasa ini kita mengetahui bahwa negara dan bangsa kita tercinta ini tidak henti-hentinya didera oleh berbagai macam krisis, yang kemudian dikenal dengan krisis multidimensional, memang diantara krisis itu ada yang terjadi karena faktor-faktor tangan manusia, termasuk krisis dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah adanya kebijakan ujian nasional (UN). Sumber kekacauan pendidikan kita kebanyakan dari politik pendidikan pemerintah. Selama ini kebijakan pendidikan kita bercirikan trial and error. Urusan pendidikan sering digampangkan, seperti kebanyakan orang merasa paham dan mampu memberikan solusi yang benar tanpa perlu studi dan teori. Pendidikan disclenggarakan berdasarkan impulse sesaat para penguasa, sehingga ketika pejabat bertutur tentang pentingnya nilai-nilai juang 45, lahirlah pendidikan scjarah pcrjuangan bangsa, dan manakala Menko Kesra berceloteh tentang nilai kontrol, terbitlah Ujian Akhir Nasional (UAN) yang sekarang UN.

Ujian Nasional merupakan salah satu jenis penilaian yang disclcnggarakan pemerintah guna mengukur kcberhasilan bclajar siswa. Dalam bcberapa tahun ini, kehadirannya menjadi perdebatan dan kontroversi di masyarakat. Di satu pihak ada yang setuju, karena dianggap dapat meningkatkan mutu pendidikan. Dengan adanya ujian nasional, sekolah dan guru akan dipacu untuk dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya agar para siswa dapat mengikuti ujian dan memperoleh hasil ujian yang sebaik-baiknya. Demikian juga siswa didorong untuk belajar secara sungguh-sungguh agar dia bisa lulus dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Sementara, di pihak lain juga tidak sedikit yang merasa tidak setuju karena menganggap bahwa Ujian Nasional sebagai sesuatu yang sangat kontradiktif dan kontra produktif dengan semangat reformasi pembelajaran yang sedang kita kembangkan. Sebagaimana dimaklumi, bahwa saat ini ada kecenderungan untuk menggeser paradigma model pembelajaran kita dari pembelajaran yang lcbih berorientasi pada pencapaian kemampuan kognitif kc arah pembelajaran yang lebih berorientasi pada pencapaian kemampuan efektif dan psikomotor, melalui strategi dan pendekatan pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan dan kontekstual, dengan bcrangkat dari teori belajar konstruktivismc.

Kita maklumi pula bahwa Ujian Nasional yang dikem-bangkan saat ini dilaksanakan melalui tes tertulis. Soal-soal yang dikembangkan cenderung mengukur kemampuan aspek kognitif Hal ini akan berdampak terhadap proscs pembelajamn yang dikembangkan di sekolah. Sangat mungkin, para guru akan terjebak lagi pada model-model pembelajaran gaya lama yang lebih menekankan usaha untuk pencapaian kemampuan kognitif siswa, melalui gaya peinbelajaran tekstual dan behavioristik. Selain itu, Ujian Nasional sering dimanfaatkan untuk kepentingan diluar pcndidikan, seperti kepentingan politik dari para pemegang kebijakan pcndidikan atau kcpcntingan ckonomi bagi scgclintir orang. Olch karcna itu, tidak hcran dalam pclaksanaannya banyak ditcmukan kcjanggalan-kcjanggalan, sepcrti kasus kcbocoran soal, nyontck yang sistcmik dan discngaja, mcrckayasa hasil pckcrjaan siswa dan bcntuk-bcntuk kccurangan lainnya.

UN Antara Khayalan dan Kcnyataan
Hari yang mcndcbarkan bagi para pcscrta didik, tcrutama pada tingkat sckolah mcncngah pcrtama dan sckolah mcncngah atas atau scdcrajat, bulan april 2009, pcmcrintah rcsmi mcngclar ujian nasional tahun ajaran 2008/2009 dcngan jumlah mata pclajaran dan standar kclulusan yang bcrtambah dan mcningkat. Ujian mcrupakan bagian dari dari cvaluasi dalam pcnyclcnggaraan pcndidikan. Evaluasi mutlak dipcrlukan, scbab cvaluasi dapat mcmbcri pcmctaan mcngcnai kondisi pcndidikan nasional schingga dapat dirumuskan langkah-laugkah yang pcrlu diambil
olch pcmcrintah dan pcmcrintah dacrah untuk mcning-katkan mutu pcndidikan. Hasil pcmctaan dapat mcmbcrikan gambaran kclcmahan ataupun kckuatan yang ada dalam pclaksanaan pcndidikan nasional.

Ujian nasional mcrupakan sistcm cvaluasi paling akhir yang digulirkan pcmcrintah scjak tahun ajaran 2002/2003.

Ujian nasional dijadikan jawaban atas masalah dalam sistem cvaluasi scbclumnya, yaitu cvaluasi bclajar tahap akhir nasional (Ebtanas). Ebtanas dinilai tidak mcmadai untuk mcndukung pcnyclenggaraan pcndidikan. Malah scbaliknya, kontraproduktif karcna memunculkan banyak masalah. Ebtanas mcndorong pcscrta didik hanya bcroricntasi pada hasil dari pada pcrbaikan proscs bclajar. Fokus mcrcka hanya pada upaya mcn-dapatkan nilai cvaluasi murni sctinggi-tingginya.

Namun kcnyataannya, ujian nasional yang dijadikan pcngganti Ebtanas justru tidak lcbih baik. Scjak pcrtama kali digulirkan, ujian nasional malah me-micu kontrovcrsi. Berbagai kelompok masyarakat, pcndidik dan pescrta didik langsung mcngajukan protcs. Mercka mcnilai ujian nasional banyak mcmunculkan masalah, baik dari sudut yuridis, ckonomi, maupun pcdagogi. Ujian nasional bertcntangan dcngan scmangat ckonomi sckolah yang didorong mclalui kcbijakan Manajcmcn Bcrbasis Sckolah (MBS). Atas dasar argumcntasi bahwa sckolah tidak mampu mcnyclcnggarakan sistcm cvaluasi dcngan baik. Pcmcrintah bcrupaya mc=-rcsentralisasikan pcnyclcnggaraan pcndidikan dcngan mcngambil alih kcwcnangan dalam mcluluskan pcscrta didik. Apalagi sclama lima tahun pcnyclcnggaraan ujian nasional, tidak ada kctcrbukaan dari pcmcrintah, baik bcrkaitan dcngan masalah kcuangan, maupun hasil evaluasi.

Padahal dana ncgara yang digunakan untuk mcndukung ujian nasinnal tidak scdikit. Pada akhimya ujian hanya ujian, tidak scsuai dcngan kctcntuan yang sudah dituangkan pada pasal 3 hasil ujian, salah satunya adalah “pcmbinaan dan pcmbcrian bantuan kcpada satuan didik”.

Masalah lain, dari sisi biaya, terjadi mobilisasi dana bcsar-bcsaran dari orang tua murid. Dalam catatan Aliansi Orang Tua Pcduli Transparansi Dana Pcndidikan, jumlahnya mcncapai 3 juta sctiap pcscrta didik. Dari sisi pclaksanaan, buruknya pclayanan pcndidikan mcmbuat pcnyclcnggara pendidikan pada tingkat dacrah dan sckolah mclakukan manipulasi. Bcrbagai cara dilakukan, tcrmasuk dcngan mclakukan kccurangan, agar tingkat kclulusan tinggi schingga citra dacrah dan sckolah mcnjadi bagus. Tidak hcran, walaupun tclah lima tahun kebijakan ujian nasional ditcrapkan, tujuan untuk mcmctakan dan mcningkatkan mutu pcndidikan tidak kunjung tercapai. Dana bcsar yang tclah dikcluarkan ncgara dan masyarakat hanya mcnghasilkan masalah baru. Data kelulusan yang dimanipulasi membuat peta pendidikan menjadi kacau sehingga tidak mampu mendiagnosa masalah yang sebenarnya.

Sayangnya, pemerintah cenderung tidak ambil pusing. Walau secara terbuka guru dan peserta didik membuat pengakuan bahwa telah tcrjadi kecurangan di sekolah dan di daerah secara sistematik atau keluhan dari orang tua atas banyaknya pungutan yang mengatasnamakan ujian nasional. Masalah di daerah atau sekolah dianggap tidak ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah telah menutup rapat mata dan telinga mereka, dan tidak mau lagi mendengar keluhan atau protes dari masyarakat serta mengabaikan berbagai bukti penyimpangan yang mengiringi pelaksanaan ujian nasional. Walaupun lebih buruk dari Ebtanas, Ujian Nasional terus dipcrtahankan bahkan dipcrluas lingkupnya hingga tingkat sckolah dasar.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan pada dasamya jika pemerintah ingin melaksanakan ujian Nasional sebagaimana yang telah ditetapkan sesuai dcngan ketentuan, maka pemerintah juga wajib memperhatikan warna warni wilayah Indonesia, budaya Indonesia dalam menentukan pclaksanaan ujian nasional (UN). Karena antara sekolah dikota, pinggiran dan pcdcsaan yang ccnderung tidak sama dan sangat lamban menerima informasi dan perubahan yang terjadi disebabkan kurangnya pemerataan penyediaan fasilitas pendidikan. Sclain itu pemcrintah juga wajib memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan standar yang disyaratkan antara lain tcrscdianya guru yang bcrkualitas, sarana dan prasarana, biaya, kurikulum, proses, pengelolaan dan kompetensi.

Penulis adalah Pengajar di Universitas Samudera Langsa

Iklan
Kategori:Artikel Tag:
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: