Beranda > Nusantara > Status Kantin & Fotocopy Di Sekretariat Pemkab Karimun Dipertanyakan

Status Kantin & Fotocopy Di Sekretariat Pemkab Karimun Dipertanyakan

TANJUNG BALAI KARIMUN, Transparan- Pengelolaan kantin dan fotocopy di Sekretariat Pemkab Karimun yang ada di Gedung putih, gedung A, B dan C teknis pengelolaannya dipertanyakan, pasalnya tercium aroma hasil yang diperoleh adalah untuk memperkaya diri oknum tertentu.

Kalau dikelola koperasi Dharma Wanita, berarti pungutannya dalam bentuk retribusi untuk pemasukan ke kas daerah menjadi jelas dan nyata. Tetapi kalau dikelola oleh oknum secara individu, ini yang menjadi masalah dan menimbulkan tanda tanya.  Demikian Yos Bramsyah ketua LSM TAB pada Transparan baru-baru ini.

Kasi Rumah Tangga Bupati dan wakil Bupati Karimun, Rianta Saat dikonfirmasi di ruang kerjanya belum lama ini menjelaskan, permasalahan itu saya tidak tahu karena saya baru menjabat di sini. Tetapi kalau mau lebih jelasnya, tanyakan saja dengan Dedi Jahuri Kasi terdahulu sebelum saya, ujarnya.

Kabarnya, pengelolaan kantin dikenakan sewa sejumlah Rp.200 ribu hingga Rp.300 ribu perbulan. “Itulah tadi saya diposisi ini baru diberi kepercayaan.  Jadi permasalahan itu saya tidak tahu karena belum ada petunjuk langsung dari atasan saya. Nanti akan saya tanyakan atau saya konsultasikan dengan pak Sekda.” ujar-nya.

Hal senada juga disampaikan Firmansyah SH. Ketua LSM BAN (Bangun Anak Negeri) mengingatkan, untuk peningkatan mutu dan disiplin kerja, perlu adanya penataan secara konprehensip kepada pihak berkompeten sehingga tidak mempengaruhi jam kerja pegawai dan staf pemkab dalam bentuk pelayanan publik.

Dikatakan demikian, karena secara umum kita melihat adanya kantin di Pemkab Karimun, membuat orang menjadi tidak disiplin kerja. karena pada jam kerja ada saja pegawai atau staf mengorder makanan dari kantin untuk disantap sementara tugas pokok untuk memberikan pelayanan publik seakan diabaikan sehingga selalu membuat masyarakat yang berurusan dikantor itu selalu dongkol akibat ulah pegawai.

Oleh karena itu, maka perlu penerapan disiplin kerja terhadap pegawai dan staf di lingkungan Pemda Tanjung Balai Karimun. Sehingga tertib kerja dan disiplin pegawai dapat diterapkan secara dini, sehingga tidak amburadul seperti sekarang ini, ujarnya.

Kalau boleh usul, kata dia lagi, setelah adanya instruksi dari Bupati kepada kepala jawatan instansi, badan dan dinas yang melibatkan unsur Polisi Pamong Praja (Pol PP) untuk melakukan pengawasan terhadap disiplin kerja para pegawai, sebagai bahan kajian dan laporan kepada bupati. Artinya peran Pol PP itu diharapkan secara maksimal dan sistimatis tanpa menghalangi masyarakat yang berurusan dikantor itu serta penempatannya juga tidak semuanya bertumpu di gedung putih.

Disisi lain beberapa sumber dari masyarakat mengeluhkan tentang sulitnya berurusan dikantor Bupati Karimun, akibat ulah sejumlah oknum. Seperti dikatakan salah seorang Rohaniawan di Karimun, Joni,” Terus terang pak…melihat tindakan petugas yang sangat ketat, sehingga untuk mengurus keperluan selalu dihalangi dengan berbagai alasan. Saya berpikir, mungkin lebih gampang kita bertemu dengan Tuhan dari pada bertemu dengan pejabat di kantor Bupati Karimun ini. Syukur kalau kita yang tinggal di pulau Karimun, tetapi bagi mereka yang datang dari luar pulau Karimun.” tandas Joni. (TB200

Iklan
Kategori:Nusantara Tag:
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: